Perhitungan THR Karyawan

Perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang sesuai seringkali diabaikan oleh para pengusaha di Indonesia. Padahal pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker), telah memaksa pengusaha memberikan THR secara penuh. THR sendiri merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Sebagai pengusaha, Anda pasti ingin menjadi sosok yang mengayomi karyawan dengan baik. Salah satunya dengan cara memenuhi kewajiban perusahaan pada hak karyawannya. Sayangnya, kondisi perekonomian dan bisnis di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan rahasia lagi bahwa UMKM sedang terpuruk akibat perang dagang dengan produk luar negeri di berbagai platform jual beli online. Jangankan membayar THR, membayar gaji pokok saja mungkin sedang kesulitan. Berkaca dari kondisi tersebut, apakah semua pengusaha kemudian wajib memberikan THR pada karyawannya? Simak penjelasannya.

Syarat dan ketentuan perhitungan THR karyawan 2021

Sesuai himbauan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kemenaker resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Melalui SE tersebut, pemerintah meminta pengusaha membayarkan THR maksimal H-7 lebaran. Hal ini merupakn salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha kepada buruh/pekerja dan harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Kemenaker tersebut, THR tetap harus diberikan meski saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Karyawan yang Berhak Mendapat THR

Apakah semua karyawan mendapat THR? Pertanyaan itu tentu sering muncul dalam benak para karyawan. Seringkali muncul praduga bahwa THR hanya diberikan pada karyawan/buruh yang telah bekerja minimal satu tahun lamanya. Faktanya, hal tersebut hanyalah praduga belaka. Perhitungan THR menjangkau karyawan menjangka 3 golongan, yaitu:

  1. Pekerja/buruk yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
  2. Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 sebelum hari raya keagamaan.
  3. Pekerja/buruh yang posisinya dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja masih berlanjut, namun dengan ketentuan dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

Cara melakukan perhitungan THR karyawan 2021

Setelah memahami syarat karyawan mendapatkan THR, perlunya pemahaman tentang cara melakukan perhitungannya. Baik dari pihak perusahaan maupun karyawan sebaiknya memahami cara melakukan perhitungan THR karyawan yang sesuai. Perhitungan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah 2021. Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

  • Pekerja upah bulanan
    Untuk karyawan/buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mereka berhak diberi THR sebesar satu bulan upah.
  • Pekerja upah harian
    Untuk karyawan/buruh yang berdasarkan perjanjian sistem upahnya diberikan per hari, mereka juga berhak mendapat THR. Ketentuan ini berlaku untuk karyawan yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih. Adapun jumlah THR-nya diberikan berdasarkan hitungan rata-rata upah yang mereka terima selama 12 bulan terakhir.
  • Pekerja kurang dari 12 bulan
    Untuk karyawan/buruh yang sudah melewati masa kerja satu bulan secara terus-menerus namun kurang dari 12 bulan, mereka akan mendapat THR dengan jumlah yang proporsional. Perhitungan THR karyawan/buruh tipe ini adalah masa kerja dibagi 12 bulan, lalu dikali 1 bulan upah.

Berikut adalah teknis perhitungan THR karyawan dengan tipe masing-masing. Rumus perhitungannya adalah:

THR = Masa Kerja (n bulan) X 1 Bulan Upah / 12 bulan
(Upah di sini adalah jumlah gaji pokok ditambah tunjangan tetap)

Kasus pertama, karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun (12 bulan). Mereka yang bekerja lebih dari 12 bulan berhak mendapat THR berupa upah bersih yang tanpa tunjangan atau upah pokok yang termasuk tunjangan tetap. Contohnya Pak Hadi merupakan karyawan yang sudah bekerja selama3 tahun. Rincian gaji Pak Hadi seperti berikut ini:

  • gaji pokok Rp5.000.000,-
  • tunjangan keluarga Rp500.000,-
  • tunjangan tempat tinggal Rp 250.000,-
  • tunjangan makan dan transportasi Rp2.000.000,-

Bagaimana cara menghitung THR Pak Hadi? Terapkan rumus di atas dengan ketentuan bahwa tunjangan transportasi dan makan sebagai tunjangan tidak tetap sehingga tidak masuk dalam hitungan THR. Maka THR Pak Hadi adalah gaji pokok (Rp5.000.000,-) ditambah tunjangan tetap (Rp250.000,- + Rp500.000,-). Dengan begitu total THR yang berhak didapatkan oleh Pak Hadi sebesar Rp5.720.000,-.

Kasus kedua, Martina merupakan karyawan dengan masa kerja 8 bulan di kantor barunya. Gaji bulanan Martina sebesar Rp3.000.000,- tanpa tunjangan. Maka perhitungan THR karyawan Martina adalah:

(8 bulan x Rp3.000.000,-) / 12 bulan = Rp2.000.000,-

Kasus ketiga, Pak Handoko sebagai buruh harian di sebuah pabrik tekstil telah bekerja selama 14 bulan. Jumlah upah harian yang telah disepakati Pak Handoko adalah Rp150.000,- per hari dengan tunjangan uang lembur Rp20.000,- per jam. Akan tetapi karena ini merupakan pekerjaan sampingan, Pak Handoko biasanya hanya bekerja selama 18-20 hari sebulan. Selama satu tahun terakhir, rata-rata upah yang diterima Pak Handoko adalah 20 hari x Rp150.000,- = Rp3.000.000,-. Dengan begitu, THR yang berhak diterima Pak Handoko adalah Rp3.000.000,-.

Sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR

Tunjangan ini harus diberikan maksimal H-7 hari raya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Hanya saja, banyak perusahaan yang terlambat dalam memberikan THR. Parahnya lagi, beberapa perusahaan bahkan tidak membayarkan THR yang merupakan kewajiban. Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan dan membuat pekerja tidak terpenuhi haknya.

Kelalaian perusahaan terhadap THR ini tentunya bukanlah hal yang baik. Untuk itu pemerintah menerapkan sanksi tegas untuk hal tersebut. Jika pemberian THR terlambat maka pemerintah memberikan denda sebesar 5% dari total perhitungan THR karyawan yang harus dibayar. Denda ini berlaku sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar THR.

Sanksi administratif terkait THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2. Aturan tersebut menjelaskan pembayaran THR keagamaan harus sampai paling lambat H-7 sebelum hari raya. Jika lebih dari itu, pengusaha sudah dikenai sanksi berupa 5% denda.

Tidak hanya sekadar denda saja, pemerintah bisa memberikan berbagai sanksi lainnya. Beberapa sanksi terkait kelalaian perusahaan dalam memberikan THR karyawan yaitu dengan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Adapun sanksi dan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas keterlambatannya membayar THR karyawan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan telah melakukan perhitungan dan menyiapkan THR karyawannya sejak jauh hari agar tidak terkena sanksi.

Bagaimana dengan perusahaan yang kondisinya tidak stabil?

Bagi sebagian pengusaha yang bisnisnya sedang mengalami ketidakstabilan akibat pandemi, ketentuan pemberian THR pastinya menambah beban pikiran dan kerja. Nah, hal ini juga dibahas dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Dalam surat edaran tersebut diterangkan bahwa bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan diminta pembuktiannya.

Perusahaan bisa memberikan bukti ketidakmampuan mereka membayar THR di tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Pemerintah menghimbau pengusaha untuk melakukan dialog dengan karyawan/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan secara kekeluargaan. Terdapat ketentuan tambahan yaitu apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh maka pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis dan mencantumkan waktu pembayaran THR keagamaan secara jelas. Total perhitungan THR karyawan paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021 dengan kesepakatan buruh yang bersangkutan. Artinya, masih terdapat kelonggaran waktu bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran THR di masa pandemi ini. Hanya saja, hal tersebut membutuhkan kesepakatan dengan karyawan terlebih dahulu.